NEGARA
Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai
kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dan masyarakat. Negara mempunyai
tugas utama yaitu :
Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam
masyarakat yang bertentangan satu dengan lainnya.
Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk
menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara.
Sifat-sifat Negara
Sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan
menggunakan kekerasan fisik secara legal untuk mencapai ketertiban dan mencegah
anarkhi dalam masyarakat.
Sifat monopoli, negara mempunyai hak kuasa tunggal dalam
menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
Sifat mencakup semua, artinya semua peraturan
perundang-undangan mengenai semua orang tanpa kecuali.
Bentuk Negara dan kenegaraan
Yang disebut negara adalah apabila hubungan kedalam ataupun
dengan daerah-daerahnya maupun keluar dengan daerah lain ikatannya merupakan
negara.
Bentuk kenegaraan ialah jika hubungan kedalam maupun keluar
ikatannya bukan merupakan suatu negara.
Bentuk-bentuk negara
Negara kesatuan (unitarisme)
Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu
dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat. Keuntungannya adalah adanya
peraturan yang sam diseluruh negara, dan penghasilan daerah dapat digunakan
untuk seluruh negara
Kerugiannya adalah menumpuknya pekerjaan di pemeringtah
pusat, terlambatnya putusan-putusan dari pusat, keputusan sering tidak cocok
dengan keadaan daerah, rakyat kurang mendapat kesempatan dalam ikut bertanggung
jawab terhadap daerah.
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.
Negara serikat (federasi)
Negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang
semula berdiri sendiri kedalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk
melaksanakan urusan secara bersama.
Perbedaan antara negara kesatuan desentralisasi dengan
negara serikat
Negara kesatuan desentralisasi :
Berasal dari negara kesatuan, kemudian dibentuk daerah
otonom
Kewenangan dalam menbuat undang-undang adalah pemerintah
pusat
Sumber wewenang dari pemerintah pusat yang didistribusikan
pada daerah otonom.
Negara serikat
Berasal dari negara bagian kemudian membentuk negara serikat
Pembuat undang-undang adalah pemerintah pusat dan pemerintah
negara bagian (ada 2 undang-undang yang berlaku)
Sumber wewenang pemerintah negara bagian yang
dikontribusikan pada pemerintah federal.
Bentuk-bentuk kenegaraan adalah ;
Negara dominion, bentuk ini hanya terdapat dalam
ketatanegaraan kerajaan Inggris, negara-negara dominion yang tergabung dalam
The British Commonwelthof Nation semula adalah jajahan Inggris tetapi setelah
merdeka tetap mengakui raja Inggris sebagai rajanya.
Negara Uni, adalah gabungan 2 / beberapa negara yang
dikepalai satu kepala negara. Uni riil adalah bila 2/beberapa negara mengadakan
perjanjian untuk mengadakan alat pemerintahan.
Uni personil adalah bila 2/beberapa negara secara kebetulan mempunyai
kepala negara yang sama.
Negara protektorat, ialah negara yang berada dalam
perlindungan negara lain.
Unsur-unsur negara
Harus ada wilayahnya, setiap negara harus mempunyai batas
wilayah tertentu 9 daratan, perairan, udara) yang ditentukan dalam perjanjian
dengan negara lain.
Harus ada rakyatnya
Harus ada pemerintahnya, harus ada badan yang berhak
mengatur serta melaksanakan peraturan yang mengikat warganya.
Harus ada tujuannya, misalnya:
Perluasan kekuasaan semata, disebut negara kekuasaan
Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain, yaitu
mengatur keamanan dan ketertiban negara.
Penyelenggaraan ketertiban umum
Penyelenggaraan kesejahteraan umum
Mempunyai kedaulatan, kedaulatan berarti kekuasaa tertinggi
Sifat-sifat kedaulatan adalah :
Permanen, kedaulatan tetap ada walaupun badan yang memegang
kedaulatan berganti.
Absolut, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari
kekuasaan negara
Tidak terbagi-bagi, kekauasaan negara tidak dapat
dibagi-bagi
Tidak terbatas, meliputi setiap orang, golongan yang ada
dalam suatu negara
Sumber kedaulatan adalah
Teori kedaulatan Tuhan, segala sesuatu berasal dari Tuhan
maka terbentuknya negarapun atas kehendak Tuhan maka kedaulatan tersebut sesuai
kehendak Tuhan.
Teori kedaulatan rakyat, pemerintah diberi kekuasaan oleh
rakyat
Teori kedaulatan negara, kedaulatan dianggap ada sejak
lahirnya negara sehingga negara dianggap sumber dari kedaulatan, hukum ada
karena kehendak negara maka negara tidak dapat dibatasi hukum. Tokoh :
Jellineck, Paul Laband
Teori kedaulatan hukum, kedudukan hukum lebih tinggi dari
negara, sehingga hukumlah yang berdaulat.
WARGA NEGARA
Rakyat adalah salah satu unsur penting suatu negara, orang
yang berada dalam wilayah suatu negara disebut :
Penduduk, yaitu mereka yang telajh memenuhi syarat tertentu
yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Penduduk dibedakan menjadi 2
yaitu :
Warga negara,DKAS, yaitu penduduk yang sepenuhnya dapat
diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya
Penduduk bukan warga negara contohnya orang asing
2. Bukan penduduk, adlah mereka yang ada dalam wilayah suatu
negara untuk sementara waktu. Contoh pelancong
Asas kewarganegaraan
Kriterium kelahiran
Menurut asas keibubapakan/ ius sanguinis kewarganegaraan
diperoleh menurut waga negara orang tua.
Menurut asas tempat kelahiran/ ius soli kewarganegaraan
diperoleh berdasar tempat dimana dilahirkan.
Konflik yang timbul dari 2 asas tersebut adalah
kewarganegaraan rangkap/ bipatride dan tidak memiliki kewarganegaraan / a
patride. Maka untuk menentukan kewaranegaraan digunakan 2 stetsel
kewarganegaraan aktif dan pasif yang pelaksanaannya dibedakan dalam :
Hak opsi, yaitu memilih kewarganegaraan/ stetsel aktif
Hak repudiasi, yaitu menolak kewarganegaraan / stetsel pasif
Naturalisasi atau pewarganegaraan, yaitu suatu proses hukum
yang menyebabkan seseorang dengan syarat tertentu memperoleh kewarganegaraan
negara lain.
Warga negara Indonesia menurut UU no 62 th 1958
Orang-rang yang berdasarkan undang-undang/ perjanjian/
peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus 1945 sudah menjadi warga
negara Indonesia.
Orang yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan
ayahnya yang warga negara RI, hubungan hukum kekeluargaan ini dimulai sebelum
orang tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin pada usia dibawah 18 tahun.
Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal
dunia dan ayah tersebut pada saat meninggal dunia adalah warga negara RI.
Orang yang pada waktu lahir ibunya warga negara RI dan pada
waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.
Orang yang lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak
diketahui
Orang yang diketemukan dalam wilayah RI selama tidak
diketahui kedua orang tuanya
Orang yang lahir dalam wilayah RI jika kedua orang tuanya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui warganegaranya.
Orang yang lahir dalam wilayah RI pada waktu lahirnya tidak
mendapatkan kewarganegaraan ayah atau ibunya.
Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan
undang-undang ini ( UU no 62 th 1958)
Selanjutnya dalam penjelasan umum UU no 62 th 1958 bahwa
kewarganegaraan RI diperoleh karena:
Kelahiran
Pengangkatan
Dikabulkan permohonannya
Kerena pewarganegaraan
Akibat dari perkawinan
Turut ayah/ ibunya
Karena pernyataan
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak warga negara Indonesia terdapat dalam pasal-pasal UUD 45
yaitu :
Pasal 27 (2) setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 30 (1) tiap-tiap warga negara berhak…ikut serta dalam
usaha pembelaan negara
Pasal 31 (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan
pengajaran
Pasal-pasal yang menyebutkan tentang kemerdekaan warga
negara
Pasal 27 (1) segala warga negara bersama kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan…dst (hak diplih dan memilih)
Pasal 29 (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing…(hak untuk beragama dan beribadat menurut
agama dan kepercayaan masing-masing selama agama tersebut diakui pemerintah)
Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan…dst ( hak bersama mengeluarkan pendapat)
Pasal yang memuat kewajiban warga negara
Pasal 27 (1) segala warga negara..wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
Pasal 30 (1) tiap-tiap warga negara..wajib ikut serta dalam
pembelaan negara
PEMERINTAH
Pemerintah dalam arti luas
Adalah menunjuk pada alat perlengkapan negara seluruhnya
(aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/ kekuasaan
negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas.
Pemerintah dalam arti sempit
Adalah hanya menunjuk pada alat perlengkapan negara yang
melaksanakan pemerintah dalam arti sempit. Contoh, presiden menunjuk para
menteri sebagai pembantunya dalam menentukan politik negara menurut departemennya
(pembagian kekuasaan) presiden dan para menteri inilah yang disebut pemerintah
dalam arti sempit.
SISTEM POLITIK
Arti sistem
Bagian-bagian yang tersusun secara teratur yang saling
berinteraksi dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sesuatu dikatakan sistem
apabila :
Sesuatu itu merupakan kesatuan yang bulat dan utuh
Dalam kebulatan itu terkandung unsur/ bagian yang tersusun
secara teratur dan tidak mengandung kontradiksi
Unsur yang tersusun tersebut saling bekerjasama secara
harmonis
Kerjasama antar bagian atau unsurdalamkebulatan itu tertuju
pada satu tujuan
Pengertian sistem politik
Adalah suatu pola kehidupan yang menyangkut hal ikhwal
kenegaraan dalam satu kebulatan yang utuh. Sistem politik pada dasarnya
mencakup :
Kehidupan lembaga-lembaga negara (supra struktur politik)
baik kehidupan masing-masing lembaga maupun hubungan antar lembaga yang ada.
Pola kehidupan dan tata hubungan antara lembaga sosio
politik yang nyata dalam kehidupan pemerintah negara (infrastruktur politik
atau non legal bodies)
Partai politik/ organisasi politik
Kelompok kepentingan
Kelompok penekanan
Media komunikasi politik
Figur politik
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memandang
negara sebagai suatu sistem maka secara ideal semua unsur dalam negara baik
supra struktur politik dan infra struktur politik yaitu organisasi
kemasyarakatan (partai politik, organisasi profesi, media komunikasi) interaksi
keduanya harus berjalan dengan harmonis. Fungsi infra struktur politikdan supra
struktur politik adalah sebagai berikut ;
Mengajukan kepentingan, pengajuan kepentingan ini menjadi
tugas kelompok-kelompokkepentingan untuk membawakan aspirasi seluruh
anggotanya.
Pemaduan kepentingan, utamanya menjadi tugas organisasi
politik. Yaitu memadukan dan merumuskan setiap aspirasi dan kepentingan dari
berbagai golongan dalam masyarakat, hal ini akan menentukan bobot program
organisasi politik tersebut dalam rangka mempertahankan pemerintahan negara.
Pemasyarakatan dan komunikasi politik.
HUKUM
Definisi Hukum
Menurut Utrecht : Himpunan peraturan-peraturan
(perintah/larangan) yang mengurus tata tertib dalam masyarakat dan karena itu
harus ditaati oleh masyarakat itu.
Menurut JCT Simorangkir SH dan WoerjonoSastropranoto SH :
Peraturan-peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah
laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi
yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya
tindakan hukuman tertentu.
Ciri dan Sifat Hukum
Ciri : adanya
perintah atau larangan, yang harus dipatuhi oleh setiap orang
Sifat : mengatur dan memaksa
Sumber-sumber Hukum
Sumber hukum dapat ditinjau dari segi material dan formal
Sumber hukum material, dapat ditinjau dari berbagi sudut
misalnya politik, sejarah, ekonomi.
Sumber Hukum formal :
- Undang-undang (statue), adalah peraturan negara yang
mempunyai
kekuasaan hukum mengikat, diadakan dan dipelihara oleh
negara.
Kebiasaan (custom), adalah perbuatan manusia yang tetap
dilakukan berulang-ulang dalam hal sama dan diterima oleh masyarakat.
Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi), adalah keputusan
hakim terdahulu yang sering didasarkan keputusan hakim mengenai masalah yang
sama.
Traktat (treaty) adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih
mengenai suatu hal, masing-masing pihak terikat dengan perjanjian itu.
Pendapat sarjana hukum, ialah pendapat para sarjana yang
sering dikutip para hakim dalam menyelesaikan suatu masalah.
Pembagian Hukum
Menurut sumbernya
Hukum undang-undang: hukum yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan
Hukum kebiasaan ; hukum yang terletak pada kebiasaan/ adat
Hukum traktat : hukum yang ditetapkan negara dalam suatu
perjanjian antar negara
Hukum yurisprudensi ; hukum yang terbentuk karena keputusan
hakim
Menurut bentuknya
Hukum tertulis :
hukum tertulis yang telah dikondisifikasikan/ telah
dibukukan jenis-jenisnya dalam kitab undang-undang secara sistematis dan
lengkap.
Hukum tertulis yang tidak dikondisifikasikan
Hukum tak tertulis
Menurut tempat berlakunya ; hukum nasional, Internasional,
Asing , hukum Gereja.
Menurut waktu berlakunya
Ius constitutum / hukum positif, adalah hukum yang berlaku
sekarang bagi masyarakat dan daerah tertentu.
Ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku dalam waktu
yang akan datang .
Hukum asasi/ hukum alam, hukum yang berlaku dalam segala
bangsa di dunia.
Menurut cara mempertahankannya
Hukum material, hukum yang memuat peraturan yang mengatur
kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan.
Hukum formal/ hukum proses/ hukum acara, adalah hukum yang
memuat peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum
material atau peraturan mengenai cara mengajukan perkara ke pengadilan dan
bagaimana cara hakim memberi keputusan. Ct, hukum acara pidana dan hukum acara
perdata.
Menurut sifatnya
Hukum yang memaksa: hukum yang dalam keadaan tertentu harus
mempunyai paksaan mutlak. Memaksa dalam arti melindungi kepentingan orang dalam
masyarakat dan bukan memaksa sewenang-wenang.
Hukum yang mengatur: ialah hukum yang dapat dikesampngkan
bila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian.
Menurut wujudnya
Hukum obyektif, hukum suatu negara yang berlaku umum tidak
mengenal golongan
Hukum subyektif, hukum yang timbul dari hubungan obyektif,
berlaku bagi seseorang tertentu atau lebih.
Menurut isinya
Hukum privat/ sipil : hukum yang mengatur hubungan antara
orang yang satu dengan yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan
perseorangan.
Hukum publik/negara : hukum yang mengatur antara negara dan
alat perlengkapan atau negara dan warga negaranya.