Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum),
teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha
seringkali disamakan dengan perusahaan walaupun pada kenyataannya berbeda.
Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah
tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.
Badan usaha di Indonesia dibangun untuk
melakukan kegiatan bisnis. Dengan adanya badan usaha maka kegiatan bisnis dan
roda ekonomi negara dapat terus berjalan dan memberikan keuntungan yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat. Badan usaha yang didirikan dapat memiliki
jenis yang berbeda tergantung dari tujuan dari badan usaha tersebut, selain itu
pendirian badan usaha harus melalui beberapa prosedur yang wajib dilakukan oleh
pemilik badan usaha. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis badan
usaha, proses pendirian badan usaha, dan dokumen yang wajib dilengkapi saat
mendirikan badan usaha.
Dalam tugas kali ini, penulis diharapkan untuk
mengetahui prosedur dalam pendirian badan usaha. Poin yang akan dibahas pada
tulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Pengertian dan fungsi bisnis,
b. Contoh badan usaha dan syarat pendirian
badan usaha tersebut,
c. Dokumen legal aspek pendirian perusahaan
A. PENGERTIAN DAN FUNGSI BISNIS
Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan individu atau
sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (create value) melalui
sebuah penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat dan
untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi.
Fungsi utama bisnis yaitu untuk menciptakan nilai suatu produk
atau jasa dengan cara yakni :
§ Untuk
mengubah bentuk bisnis(form utility), yang tidak lain dari fungsi produksi
§ Untuk
memindahkan bentuk (place utility), atau fungsi dari distribusi
§ Bisnis
bisa mengubah pemilikan (possessive utility), yakni fungsi penjualan
§ Bisnis
mempunyai fungsi untuk menunda waktu kegunaan. (time utility), atau fungsi
pemasaran
B. CONTOH BADAN USAHA DAN SYARAT PENDIRIAN BADAN
USAHA
Bentuk badan usaha yang utama adalah
perusahaan perseorangan, persekutuan (firma dan CV), dan perseroan terbatas
(PT). Pada tulisan ini, penulis akan membahas mengenai salah satu badan usaha
yaitu perseroan terbatas (PT).
PT ( Perseroan Terbatas ), adalah suatu persekutuan untuk
menjalankan usaha bersama yang memiliki modal terdiri dari saham -saham, dan
pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya
terdiri dari saham–saham yang dapat diperjual belikan, maka perubahan ke
Pemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Perseroan Terbatas merupakan badan usaha, dan besarnya modal
perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari
kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga perusahaan memiliki harta
kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang
menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang
terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi
kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab
para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan
tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan
memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada
besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari
obligasi. Keuntungan yang di peroleh para pemilik obligasi, mereka mendapatkan
bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.
Adapun tahapan untuk mendirikan sebuah badan
usaha perseroan terbatas (PT), antara lain :
1. Tahap pengajuan nama
2. Tahap pembuatan akta pendirian badan usaha
3. Tahap pembuatan surat keterangan domisili
perusahaan (SKDP)
4. Tahap permohonan nomor pokok wajib pajak
(NPWP)
5. Tahap pengesahan anggaran dasar oleh
Kemenkumham
6. Tahap pengajuan surat izin dagang (SIUP)
7. Mengajukan tanda daftar perusahaan (TDP)
8. Tahap berita acara Negara Republik Indonesia
(BNRI)
Dalam menyelesaikan semua tahapan diatas,
diperlukan beberapa persyaratan formal yang diatur dalam Undang – Undang No.
40/2007 sebagai berikut :
1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7
ayat 1)
2. Akta notaris yang berbahasa Indonesia
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas
saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 & 3)
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri
Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 ayat 4)
5. Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- dan modal
disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 & 33)
6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang
komisaris (Pasal 92 ayat 3 & Pasal 108 ayat 3)
7. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia.
Sedangkan syarat umum dalam pendirian badan
usaha perseroan terbatas (PT) adalah sebagai berikut :
1. Copy KTP para pemegang saham dan pengurus,
minimal 2 orang
2. Copy KK penanggung jawab (Direktur)
3. Nomor NPWP penanggung jawab
4. Pas photo penanggung jawab ukuran 3x4 sebanyak
2 lembar (berwarna)
5. Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili
perusahaan
6. Copy surat kontrak atau sewa kantor atau bukti
kepimilikan tempat usaha
7. Serat keterangan domisili dari pengelola
gedung jika berdomisili di gedung perkantoran
8. Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk
perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta
9. Kantor berada di wilayah perkantoran, plaza,
atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman
10. Siap
di survey
C. DOKUMEN LEGAL ASPEK PENDIRIAN PERUSAHAAN
Dalam mendirikan sebuah badan usaha dibutuhkan
bermacam – macam dokumen. Dokumen-dokumen itu digunakan sebagai keabsahan dari
perusahaan tersebut di mata hukum. Hal ini dilakukan untuk legitimasi dari
perusahaan itu sendiri sehingga tidak banyak mendapatkan masalah pada kemudian
hari.
Berikut ini adalah daftar dokumen - dokumen
legal aspek yang dibutuhkan dalam mendirikan suatu perusahaan :
1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
SIUP merupakan surat
yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha dimana surat ini dikeluarkan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah domisili perusahaan
tersebut. Surat ini berlaku selama perusahaan tersebut masih terus berjalan.
SIUP dibedakan menjadi 3 golongan bedasarkan modal dan kekayaan perusahaan
tersebut, yaitu :
§ SIUP
Besar, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan diatas Rp 10.000.000.000,-
§ SIUP
Sedang, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan diatas Rp 500.000.000,-
(antara Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,-)
§ SIUP
Kecil, untuk perusahaan dengan modal dan kekayaan sampai Rp 200.000.000,-
(antara Rp 200.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-)
Dalam pengurusan SIUP,
dokumen yang dibutuhkan adalah :
§ Fotocopy
akta notaris pendirian perusahaan (perusahaan perseorangan tidak perlu)
§ Fotocopy
SK pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
§ Fotocopy
NPWP perusahaan
§ Fotocopy
KTP pemilik / direktur utama / penanggung jawab perusahaan dan pemegang saham
§ Fotocopy
SITU dari pemda setempat
§ Fotocopy
KK jika pimpinan / penanggung jawab perusahaan adalah perempuan
§ Fotocopy
surat keterangan domisili perusahaan
§ Fotocopy
surat kontrak / sewa tempat usaha / surat keterangan dari pemilik gedung
§ Fotodirektur
utama / pimpinan perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
§ Neraca
perusahaan
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
tanda pengenal diri atau identitas dari Wajib Pajak pada administrasi
perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili
Wajib Pajak. Fungsi NPWP sendiri adalah sebagai tanda pengenal atau identitas
diri bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Untuk
mengurus NPWP dibutuhkan dokumen - dokumen sebagai berikut :
Bagi Wajib Pajak orang
pribadi usahawan :
§ Fotocopy
KTP untuk WNI
§ Fotocopy
Passport dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang
minimal Lurah atau Kepala Desa bagi WNA
§ Surat
Keterangan Tempat Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa
Bagi Wajib Pajak badan
usaha :
§ Fotocopy
Akta Pendirian dan Perubahan terakhir / Surat Keterangan dari kantor pusat bagi
BUT
§ Fotocopy
KTP dari pengurus aktif (jika WNI)
§ Fotocopy
Passport dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang
minimal Lurah atau Kepala Desa dari pengurus aktif (jika WNA)
§ Surat
Keterangan Tempat Kegiatan Usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah
atau Kepala Desa
3. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
IMB adalah surat
keterangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan atau suatu tempat
usaha tidak mengganggu tempat masyarakat sekitarnya yang dikeluarkan oleh Pemda
melalui DPPK (Dinas Pengawasan Pembangunan Kota). Dokumen - dokumen yang
dibutuhkan dalam pengurusan IMB diantaranya :
§ Denah
gambar bangunan atau gambar teknik bangunan
§ Fotocopy
KTP bagi pemohon perorangan
§ Fotocopy
Akta Pendirian Usaha bagi pemohon berbadan hukum
§ Fotocopy
Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
§ Izin
Perubahan Penggunaan Tanah bagi statusnya tanah pertanian
§ Persetujuan
tetangga sekitar untuk bangunan bertingkat, bentang panjang, bangunan usaha dan
tempat ibadah
§ Izin
Lokasi untuk bangunan usaha yang pemohonnya berbadan hukum
§ Rencana
Biaya Bangunan (RBB)
§ Denah
lokasi
4. AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)
AMDAL merupakan hasil
kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang
direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan
keputusan mengenai penyelengaraan kegiatan usaha di Indonesia. Dokumen yang
diperlukan dalam pengurusan AMDAL diantaranya adalah :
§ Fotocopy
NPWP
§ Fotocopy
TDP
§ Fotocopy
KTP wirausahawan / pemilik perusahaan
§ Fotocopy
Akta pendirian perusahaan
§ Fotocopy
SITU
§ Denah
lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan
5. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
SITU adalah pemberian
izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan
gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu yang dikeluarkan oleh
Pemda setempat (Kotamadya / Kabupaten) dan harus diperpanjang setiap 5 tahun
sekali. Untuk mengurus SITU memerlukan beberapa dokumen - dokumen diantaranya
adalah :
§ Fotocopy
KTP pemohon
§ Foto
pemohon 3x4 sebanyak 2 lembar
§ Data
lengkap pemohon yang sudah ditandatangani
§ Fotocopy
SPPT PBB tahun terakhir
§ Fotocopy
Akta Tanah
§ Fotocopy
IMB (Untuk perusahaan besar dilampirkan peta situasi)
§ Fotocopy
Akta Pendirian bagi perusahaan dan badan hukum
§ Surat
Keterangan Tidak Sengketa dari Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat setempat
§ Surat
Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga (izin tetangga) yang diketahui Kepala
Desa atau Kelurahan dan Camat setempat
§ Berita
Acara Pemeriksaan lokasi oleh Tim Periksa Tingkat Kabupaten bagi perusahaan
yang tingkat gangguannya sangat besar atau tinggi
6. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
TDP merupakan daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa
perusahaan / badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan
ketentuan UU No. 3 Th 1982 tentang wajib daftar. Bedasarkan pasal 38 KUHD
(Kitab Undang - Undang Hukum Dagang), akta pendirian perusahaan yang memuat
anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara
sesuai dengan domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita Negara.
Dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan TDP adalah :
Untuk PT (Perseroan
Terbatas), CV (Persekutuan Komanditer), Fa (Firma) dan Koperasi :
§ Formulir
diisi lengkap
§ Fotocopy
akta pendirian perusahaan
§ Fotocopy
pengesahan akta dari Pengadilan Negeri setempat (PT tidak perlu)
§ Asli
dan fotocopy pengesahan akta pendirian (CV, Firma dan Koperasi tidak perlu)
§ Fotocopy
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
§ Fotocopy
SITU
§ Fotocopy
NPWP
§ Fotocopy
SIUP
§ Fotocopy
KTP
§ Fotocopy
Akta Pendirian dan Pengesahan
§ Fotocopy
KTP penanggung jawab Koperasi
§ Bukti
setor biaya administrasi
§ Fotocopy
Passport jika pemilik WNA
Untuk PO (Perusahaan
Perorangan) :
§ Formulir
diisi lengkap
§ Fotocopy
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
§ Fotocopy
SIUP
§ Fotocopy
KTP penanggung jawab
§ Fotocopy
NPWP
§ Fotocopy
SITU
7. NRB (Nomor Rekening Bank)
NRB adalah nomor
rekening dalam buku bank yang diberikan oleh bank untuk kepentingan segala
transaksi keuangan usaha melalui bank. Berikut ini adalah dokumen yang
dibutuhkan dalam pengurusan NRB diantaranya adalah :
§ Fotocopy
KTP / SIM dari penanggung jawab / pemilik
§ Kartu
contoh tanda tangan pimpinan perusahaan
§ Tanda
setoran
§ Lembar
Pemberian Setoran
SUMBER :
- Rizki
Pradana, Reza. “Pendirian Badan Usaha”. Dilihat
14 Oktober 2017. < http://masrezaa.blogspot.co.id/2017/10/pendirian-badan-usaha.html
>
- Bitar. “Pengertian,
Tujuan, dan Fungsi Bisnis Beserta 5 Manfaatnya Secara Lengkap”. Dilihat 07
Oktober 2017. < http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-tujuan-dan-fungsi-bisnis-beserta-5-manfaatnya-secara-lengkap/
>.
- Nauval,
Dani. “Syarat Syarat Pembentukan Badan Usaha”. Dilihat 07 Oktober
2017. < https://davinnaufal.wordpress.com/2016/05/05/syarat-syarat-pembentukan-badan-usaha/
>.
- Rizki. “Tugas
Softskill Pengantar Bisnis Informatika Ke-1 Badan Usaha”. Dilihat 08
Oktober 2017. < https://rizkinovriansyah.wordpress.com/2015/10/18/pt-perseroan-terbatas/
>.
- Eka,
Oktarini. “Pendirian Badan Usaha”. Dilihat 07 Oktober 2017.
< https://oktarinisi.wordpress.com/2016/11/12/tugas-softskill-surat-penting-pendirian-badan-usaha/
>.
- “Contoh Dokumen Legal Aspek Pada Suatu
Perusahaan dan Cara Mendapatkan Proyek Melalui Tender". Dilihat 08 Oktober 2017. < https://dzakirmomo.wordpress.com/2013/11/09/contoh-dokumen-legal-aspek-pada-suatu-perusahaan-dan-cara-mendapatkan-proyek-melalui-tender/
>.
- “Dokumen Legal Aspek Pendirian Perusahaan”. Dilihat 08 Oktober 2017.
<https://hokikurnia.wordpress.com/2013/10/15/dokumen-legal-aspek-pendirian-perusahaan/
>.